NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Hampir setengah dari populasi Myanmar terancam miskin pada 2022 akibat pemerintahan militer dan pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebagaimana dilansir The Irrawaddy, Sabtu (1/5/2021).

UNDP mengatakan, pandemi virus corona dan kudeta militer pada 1 Februari menambah efek sosial ekonomi.

Baca juga: Setidaknya 8 Orang Kembali Dilaporkan Tewas dalam Protes Anti-kudeta Myanmar

“Jika situasi di lapangan terus berlanjut, tingkat kemiskinan bisa berlipat ganda pada awal 2022,” lapor UNDP pada Jumat (30/4/2021).

Menurut Bank dunia, populasi Myanmar tercatat sebanyak 54,5 juta jiwa. Dan negara tersebut berada di bawah kekuasaan militer selama tiga bulan.

“Dalam skenario terburuk, 48,2 persen penduduk Myanmar akan hidup dalam kemiskinan,” sambung UNDP dalam laporannya.

Laporan itu menyebutkan, krisis kembar di Myanmar secara signifikan menyebabkan orang-orang kehilangan gaji dan pendapatan mereka.

Selain itu, rakyat Myanmar juga semakin sulit untuk mengakses makanan, layanan dasar, dan perlindungan sosial.

Baca juga: Ribuan Warga Myanmar Siap Mengungsi ke Thailand

Achim Steiner, administrator UNDP, menuturkan bahwa sejak 2005 hingga 2017, Myanmar berhasil mengurangi angka kemiskinan hampir separuhnya.

“Namun, tantangan selama 12 bulan terakhir telah menempatkan semua hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah ini dalam risiko,” tutur Steiner.