KOMPAS. com – Sebagian besar negara di dunia berfokus pada pengendalian virus Covid-19 selama satu tahun terakhir. Tapi disaat yang sama instabilitas politik juga terjadi pada sejumlah negara.

Sejak akhir 2020 hingga awal 2021, yang paling banyak mendapat sorotan antara lain konflik domestik di Amerika Serikat hingga Myanmar. Sedangkan konflik di Afrika yang juga terjadi sejak November 2020, seolah terpinggirkan.

Padahal setidaknya satu laporan pembantaian diterima PBB dari wilayah konflik di Ethiopia. Bentrokan terjadi antara pasukan government Ethiopia dan pasukan regional pada wilayah utara negara itu.

Insiden terjadi setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed memerintahkan pasukannya menanggapi dugaan serangan terhadap pasukan pemerintah di wilayah tersebut, oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Negara-negara di kawasan itu justru khawatir krisis tersebut dapat meningkat menjadi perang habis-habisan di bawah Abiy, yang sempat memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2019.

Baca juga: Konflik Ethiopia Meluas ke Luar Negeri, Roket Hantam Ibu Kota Eritrea

Harapan perubahan

Sejak menjabat Perdana Menteri pada April 2018, dunia internasional semula berharap banyak padanya. Di bawah pimpinan Abiy Ahmed, Ethiopia disebut mengalami perubahan sangat cepat.

Abiy memperkenalkan reformasi yang belum pernah terpikirkan beberapa waktu yang lalu. Inilah mengapa dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian.

Selama bertahun-tahun, pemerintah tampaknya tahan terhadap kritik dari kelompok hak asasi manusia. Negara itu sempat dituding menahan kebebasan berekspresi, mengesampingkan dan memenjarakan pra pemimpin oposisi dan menindak protes.

Pemerintahannya juga tampak teguh menentang keputusan komisi perbatasan, yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik dua dekade dengan tetangganya Eritrea.

Tapi semua itu telah berubah. Setelah pendahulunya Hailemariam Desalegn secara tidak terduga mengundurkan diri, Abiy mencabut keadaan darurat dalam beberapa bulan pertamanya berkuasa.